PKN - KELAS 12
BAB I - Kasus - kasus pelanggaran HAM dalam perspektif pancasila ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1998 tentang HAM. di dalam Tap MPR tersebut terdapat piagam HAM di Indonesia. BAB II - Pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU RI nomor 17 tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang APBN ditetapkan setiap tahun, dilaksanakan secara transparan dan tanggung jawab. laporan keuangan: mentri keuangan > departemen > presiden > DPR > DPD RAPBN diajukan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan untuk dibahas oleh DPR dengan pertimbangan DPD. apabila DPR tidak setuju dengan RAPBN maka APBN tahun lalu yang dipakai. Mekanisme penyusunan APBN menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. UU permasalahan tentang keuangan: UU RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara UU RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan nega